H. Namun jika kita melakukan pemilihan tidak langsung atau lewat perwakilan (DPRD), maka demokrasi yang selama ini kita. Sementara, melalui pilkada langsung, akan dapat tercipta pemerintah daerah yang akuntabel, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. pada 2017. Pilkada secara serentak tersebut tentu memerlukan sumber pendanaan yang besar. Effisiensi anggaran. Sedangkan kalau dilihat jumlah Propinsi di Indonesia ada 34, jumlah Kabupaten ada 410, dan Kota ada 98, PEMBAHASAN jumlah seluruh ada 542 (sampai dengan tahun 2013), Pilkada di Indonesia Langsung maupun Tidak jika biaya setiap pelaksanaan Pemilihan Umum Langsung (selanjutnya disebut. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan pandangannya bahwa hingga saat ini pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung masih merupakan pilihan terbaik. Keberadaan calon perseorangan dalam Pemilukada secara langsung memberikan peluang bagi kemunculan pimpinan yang berasal dari politik arus bawah. Pilkada juga sangat terlampau mahal. Pemilihan secara langsung, katanya, melegitimasi hak rakyat untuk memilih. Sejak telah berlakunya UU No. Artinya, pemilukada secara langsung, khususnya lembaga yang memiliki kewenangan melakukan rekrutmen calon Kepala daerah adalah lembaga yang juga menjadi penanggung jawab pelaksanaan pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum; d) Pasal 18 ayat (4) hanya mengharuskan yang dipilih secaraJAKARTA, KOMPAS. oleh DPRD kembali, alasannya pemilukada secara langsung tidak efisien mengakibatkan konflik antar masyarakat, dan maraknya politik uang. Dengan pertimbangan hukum bahwa pilkada bukanlah bagian dari rezim pemilu sebagaimana dimaksud pasal 22E UUD 1945 dan kewenangan MK bersifat limitatif, tidak dapat dikurangi dan ditambah tanpa proses amandemen UUD 1945. 1945. Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) pertama kali dilakukan pada tahun 2005, pada saat itu Pilkada belum dimasukkan dalam rezim pemilu. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 3301414103 fatau disingkat Pilkada. Sejak 1 Juni 2005, hajatan itu terus berlangsung, kecuali di daerah tertentu karena ”keistimewaannya”. Sejarah. agar pilkada digelar secara langsung akhirnya memang terwujud. Abstrak Munculnya gagasan tentang Pilkada secara langsung pada dasarnya merupakanPelaksanaan Pilkada secara langsung dan serentak merupakan penafsiran Pemerintah atas Pasal 18 Ayat (3) UUD’45. Di sisi lain, pengalaman pilkada melalui DPRD di era reformasi (1998-2004) juga baru 1-2 kali dialami masing-masing daerah. Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, Pilkada langsung tersebut merupakan sebuat terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di. Gubernur dan wakil gubernur DIJ termasuk yang tidak dipilih langsung. Kemdagri, sejak pilkada langsung digelar pada 2005 hingga Agustus 2013, 75 orang meninggal dan 256 lainnya cedera. 32 Tahun 2004 dan Eksistensi Pencalonan Kepala Daerah PENGANTAR Saluran yang efektif dalam. kepala daerah (pilkada) secara langsung. Menurut Taufiqurrohman Syahuri dalam Titik Triwulan Tutik, rumusan “dipilih secara demokratis” dalam ketentuan Pemilukada juga mempertimbangkan pelaksanaan Pemilukada di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa. ” Perumusan frasa “dipilih secara demokratis” dilakukan. Tapi ada sejumlah alasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini. dasarnya setiap penyelenggaraan Pilkada secara langsung tidak selalu . Menurut Danik, pengalaman pilkada secara langsung cenderung meminimalisasi jumlah korban meninggal akibat konflik horizontal. Secara. Biaya yang dikeluarkan pemerintah cukup besar. Para kandidat pilkada dihadapkan situasi dilematis antara protokol kesehatan atau kehilangan pemilih. Pemilihan presiden secara langsung pertama kali digelar di tahun 2004. Sejak Juni 2005 untuk pertama kalinya dalam sejarah, Bangsa Indonesia menyelenggarakan Pilkada secara langsung oleh rakyat. Pertarungan politik dalam kontestasi Pilkada langsung memberikan gambaran secara langsung tentang peta kondisi politik dan demokrasi di Indonesia. Pilkada atau pemilihan kepala daerah diselenggarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan. JAKARTA, KOMPAS. Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, Pilkada langsung tersebut merupakan sebuat terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Proses Pemilihan Kepala Daerah. (TPS) saat simulasi pemungutan suara Pilkada serentak di Alun-Alun Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (3/12/2020). demokrasi ditingkat local. Sebelum berlangsungnya pilkada secara langsung pertama pada 2005, mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). keberhasilan pilkada secara langsung untuk mendatangkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-undang nomor. Diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat rakyat bisa memilih pemimpin daerahnya secara langsung. Pasal 1. Pilkada secara langsung juga menimbulkan konflik. Pilkada pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Juni 2005. Maka dari itu, untuk pilkada langsung dan serentak tahun 2018 merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat Indonesia baru merasakan pengalaman pilkada langsung di masing-masing wilayahnya tidak lebih dari 2 kali. Secara tidak langsung MK menafsirkan bahwa pilkada dan pemilu adalah dua entitas yang berbeda. Melalui cara tersebut, rakyat kemudian memilih calon kepala daerah sesuai. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar demokrasi yang merepresentasikan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis. 32 Tahun 2004, memberikan ‘ruang yang luas’ terhadap pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Pilkada atau pemilihan kepala daerah diselenggarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi. a. Kelebihannya tentu karena biaya yang. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi atas. 79 – 82. Jika merujuk Survei yang dilaksanakan oleh Litbang Kompas pada tanggal 10-12 September 2014, bahwa 91% masyarakat Indonesia menilai. Dalam aturan tersebut, Pilkada langsung dan serentak dibuat dalam tujuh gelombang yaitu dilaksanakan pada Desember 2015,. Rupanya Pilkada sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, lho. Lahirnya UU No. 4. Mulai dari anggaran Negara yang terpakai untuk penyelenggaraan pemilihan, biaya pribadi calon kepala daerah, biaya kampanye dan uang sponsorship. Meski partisipasi politik dan demokrasi masyarakat meningkat, Pilkada langsung dianggap membuat politik berbiaya tinggi sehingga memunculkan peluang terjadinya korupsi. Pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2015. Sangat banyak noda merah dalam pilkada langsung, konflik-konflik yang muncul sebagai akibat secara langsung dan tidak langsug dari adanya pilkada langsung. Pilkada secara langsung diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi kepada rakyat (Kacung Marijan, 2010: 183). Pilkada langsung dalam penyelenggaraannya memiliki beberapa dampak postif ataupun kelebihan sebagai berikut:5 a. Dengan pilkada secara langsung itu rakyat dapat memilih pimpinannya sendiri secara langsung. 601. Pertama kali diterapkan dalam pemilihan Bupati Kutai Kartanegara (Juni 2005). Pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Yang Bermakna Demokratis Sebelum terselenggaranya Pilpres 9 Juli 2014, pembahasan RUU Pemilukada mengarah pada keinginan untuk mempertahankan pilkada kabupaten/kota dipilih secara langsung. PILKADA BIAYA MAHAL. Syaukani Hasan Rais, MM sebagai Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Dilema Etika Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam PILKADA. Sebagai Catatan pinggir, Pilkada langsung telah menghasilkan pemimpin seperti Walikota Surabaya, Walikota Bandung, Walikota Solo dan Gubernur Jateng. partai politik serta pemda. com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan gagasan untuk mengevaluasi pilkada langsung. Dimana pada masa orde baru menggunakan sistem sentralisasi sehingga kekuasaan ada di pemerintah pusat, sistem tersebut dinilai terlalumembenarkan Pilkada secara tidak langsung. Menurut dia, Pilkada langsung memang memiliki dampak negatif dan positifnya terhadap masyarakat. Pilkada dimaksudkan sebagai pemindahan konflik. sistematis terhadap naskah UUD 1945 memastikan bahwa pilkada adalah pemilu. Pilkada menjadi perwujudan hak konstitusional dan legitimasi kekuasaan kepala. 2. Pemilihan langsung sebagai perwujudan dari demokrasi di Indonesia sudah tidak asing lagi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub Jakarta 2017 atau Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada 15 Februari 2017 dan 19 April 2017 [2] untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022. Tinjauan Tentang Pemilukada Pemilukada merupakan salah satu bentuk pemilu yang dilakukan secara langsung diindonesia terutama di daerah, dalam hal pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta kepala daerah 3 Ibid. Artinya, prospek Pilkada langsung akan ditentukan oleh pelaksanaan Pilkada secara lansung pada Juni 2005 mendatang. Pertama, komitmen pemerintah untuk selalu. Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia (Mubarok, 2005), yaitu: Pertama, pilkada langsungAlasan Bupati/Walikota Tidak Dipilih Secara Langsung. Namun, Pilkada secara langsung menghasilkan pemimimpin daerah yang memiliki kedekatan dengan rakyat karena rakyat daerahlah yang langsung memilihnya, contohnya Jokowi (dulu), Ahok, Bu Risma, Ridwan Kamil, dan lain-lain. Menurut Taufiqurrohman Syahuri dalam Titik Triwulan Tutik, rumusan “dipilih secara demokratis” dalam ketentuan Pemilukada juga mempertimbangkan pelaksanaan Pemilukada di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau bisa disingkat sebagai Pilkada. a. Pemilih tersebut dapat memberikan suaranya secara langsung dengan cara musyawarah mufakat atau voting berdasarkan kesepakatan yang ada. Pemilihan umum serentak salah satu wujud nyata dari pemerintah dalam mengikutsertakan masyarakat atau berperan langsung dalam. 4 Secara empiris, tampaknya. TEMPO. Partai Politik dan juga para kandidat Kepala Daerah selaku pemeran utama dalamPemilihan Kepala Daerah tentu juga mempunyaisumbangan yang cukup besar terhadap berlangsungnya Pilkada secara aman dan demokratis. Masyarakat pun bisa menikmati proses pemilihan dan mengetahui secara pasti. keberhasilan pilkada secara langsung untuk Dengan pertimbangan hukum bahwa pilkada bukanlah bagian dari rezim pemilu sebagaimana dimaksud pasal 22E UUD 1945 dan kewenangan MK bersifat limitatif, tidak dapat dikurangi dan ditambah tanpa proses amandemen UUD 1945. Abstract. Proses penyelenggaraan pilkada mengalami beberapa perbaikan mengikuti. Bagi peneliti memberikan wawasan pengetahuan mengenai partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada secara langsung. Dahlan Thalib dan Ramlan Subakti, Serminar Nasional. Pilkada Secara Langsung Berdasarkan UU No. PKI yang tengah berjaya mendukung pilkada langsung. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Jakarta - Demokrasi Indonesia mencatatkan sejarah pada tahun 2005, saat pertama kali dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. b. 3. Menakar Manfaat Pemilihan Langsung. Dengan demikian, sebagian kepala daerah tak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Baca Juga : Demokrasi. Pemilihan ini adalah pemilihan kepala daerah keempat yang dilakukan secara langsung dipilih oleh masyarakat. Ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga bagi Jakarta yang dilakukan secara langsung menggunakan. 43. JAKARTA, KOMPAS — Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai turunan dari pelaksanaan otonomi daerah telah meningkatkan partisipasi rakyat, meningkatkan. Dimulai pada bulan Juni 2005, penggantian ratusan jabatan kepala daerah meliputi dari gubernur, bupati dan walikota yang telah habis masa jabatannya menggunakan mekanisme Pilkada. dahulu sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),namun Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau. (2011) lebih optimis melihat pilkada langsung sebagai proses pematangan demokrasi di tingkat daerah, kendati dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan masalah. penyelenggaraan Pilkada. Pesta demokrasi yang rakyat diberikan. SejakPemilukada langsung ataupun Pemilukada secara tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD. Dalam periode 2010 hingga kini, pilkada langsung di daerah berjalan relatif aman dan damai. Namun, untuk menilai kadar kualitas pilkada langsung tidak dapat dilihat hanya dari sisi prosedural tapi harus pula memandang sisi substantifnya. Berbeda dengan jenis pemilu sebelumnya, pengertian pemilu tidak langsung ialah pelaksanaan pemilu secara tidak langsung oleh rakyat. Hal itu menimbulkan beragam pendapat, baik pro maupun kontra, dari sejumlah kalangan partai politik dan ormas besar islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. ( one man one vote) Mengenal kepala daerah secara lebih dekat dan nyata. Keberhasilan sejumlah kepala daerah dalamPemilukada secara langsung. Ketiga, pemerintah daerah berjalan efektif dan efisien. 1. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif yuridis untuk membahas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Pemilihan Pilkada secara langsung memang secara teoritis rentan dengan adanya gesekan-gesekan sosial, baik dari satu orang ke orang yang lain, namun dari itu nantinya akan merembet ke suatu kelompok ke lompok lainnya. Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan oleh. Dua kasus konflik Pilkada yang dapat dijadikan contoh adalah konflik yang terjadi di Kabupaten Kaur, Bengkulu dan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pilkada secara langsung itu sebenarnya merupakan perkembangan baru dalam memahami makna “dipilih secara demokratis” – hal itu jelas termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. 141 Bakal Paslon Bawa Massa Saat Daftar Peserta Pilkada 2020. Pilkada langsung pada akhirnya menggantikan pilkada tidak langsung didasari oleh semangat pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi memilih kepala daerah secara. Di antaranya adalah pada saat pemilihan khalifah sepeninggalnya Nabi Muhammad. Pilkada langsung di Indonesia yang dimulai Juni 2005 sering dikatakan sebagai “lompatan demokrasi”. keberhasilan pilkada secara langsung untuk mendatangkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri. Pilkada Langsung”. Praktik Pilkada secara langsung oleh rakyat, dimulai pada 1 Juli 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Lantas, apa yang perlu dilakukan?. Di bawah ini empat alasan hukum mengapa pilkada oleh DPRD Provinsi bukan saja tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, tapi juga bertentangan dengan hukum Indonesia. penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu Pilkada secara tidak langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan1 serta Pilkada secara langsung sesudah era reformasi. (3) Pilkada langsung adalah sarana belajar demokrasi untuk rakyat. Pilkada”. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat: 1. Pilkada tidak langsung nampaknya dimaknai bahwa kepala daerah dipilih tidak secara langsung oleh rakyat-pemilih, namun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau. Pilkada secara langsung belum diperlukan menurut pendapat saya secara pribadi. UU Nomor 8 tahun 2015 pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Kepala. Namun, untuk menilai kadar kualitas pilkada langsung tidak dapat dilihat hanya dari sisi prosedural tapi harus pula memandang sisi. Selama pelaksanaan pilkada serentak, wajah politik lokal berhasil disulap menjadi panggung keluarga para pejabat daerah. Dalam pengertian positif, Pilkada langsung sebagai sarana demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai infrastruktur politik untukJAKARTA – Perbedaan Pemilu dan Pilkada akan dibahas secara lengkap dan mendalam di artikel ini. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung Pilkada langsung dapat diartikan secara positif maupun negatif. Dalam perkembangannya, Pilkada tidak hanya dilakukan secara langsung namun juga serentak, dengan dibuat aturannya melalui UU nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, Pilkada langsung tersebut merupakan sebuat terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di. 2. Maka dari itu, untuk pilkada langsung dan serentak tahun 2018 merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Seiring dengan kewenangan gubernur sebagai kepala daerah yang sudah sangat terbatas dan menempatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah yang besar, maka efektifitas system pemilihan gubernur secara langsung perlu dilakukan peninjauan kembali sebagai berikut: a. Secara teoretis, pilkada langsung dipandang sebagai mekanisme rekrutmen politik yang demokratis karena memberi peluang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk menentukan para pemimpinnya. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. 8 Marijan Kacung, 2006, Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung, Pustaka Eureka, Surabaya, hlm 89 9 Dalam Kamus Merriam-Websters, contestation bermakna controversy dan debate. 1. Pelaksanaan demokrasi di daerah, merupakan . (1) Pilkada langsung adalah jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat (2) Pilkada langsung adalah realisasi Konstitusi dan UUD 1945. , M. Keuntungan Pilkada Langsung [13/08/04] Friday, 13 August 2004 - 00:00. pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. lokal dalam pilkada langsung tidak semata-mata dapat didekati hanya dari pendekatan politik an-sich, akan tetapi perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan budaya yang bersifat transpolitika. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4 yang menentukan bahwa “Pemilihan Umum Kepala. Akan tetapi harus dicatat juga bahwa banyak Kepala Daerah Terpilih malah melakukan Korupsi. 33/PUU-Xlll/2015 sebagai pem-batalan larangan politik dinasti, sejumlah calon dari kerabat petahana maju dalam Pilkada 2015 dan terus berlanjut di. daerah di Indonesia. Pilkada menjadi perwujudan hak. Bahkan disebut-sebut sekitar 60% dari Kepala Daerah yang ada. 8. Di Indonesia partisipasi politik yang dapat diwujudkan oleh rakyat adalah melalui pemilihan umum selanjutnya. Dalam pilkada, masyarakat yang memiliki hak pilih bisa secara langsung memilih kepala daerahnya. Rakyat tidak boleh apatis terkait hal tersebut. Mohammad Idris yang terpilih sebagai Wali Kota pada pemilihan tahun 2015 dapat mengajukan pencalonan kembali sebagai Wali Kota Depok dalam pemilihan ini. Indonesia yang melakukan transisi hingga 3 kali ini yaitu. Kata Kunci : Pilkada, Asas Demokrasi. Pilkada Langsung. JAKARTA (VOA) —. Berdasarkan sejarahnya, Pemilihan Umum telah dilaksanakan. RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Selama tahap-tahap penyelenggaraan pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada), mereka telah memberikan kontribusi politik signifikan dalam mengawal. Sesuai amanah UUD hasil amandemen, Presiden dipilih secara langsung dalam pemilu. JAKARTA - DPR telah memutuskan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung diubah melalui perwakilan di DPRD. 1 Pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem penunjukan diselenggarakan pada tahun 1955. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap system demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi. Pelaksanaan pilkada secara langsung juga sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan demokrasi setelah terjadi pergantian rezim Orde Baru ke reformasi. Syaukani Hasan Rais, MM sebagai Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004. PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 Oleh: Nopyandri, SH. Pasalnya, anggaran yang seharusnya dialokasikan umtuk program-program kesejahteraan rakyat malah dianggarkan untuk kegiatan pemilukada. Uki mengatakan PSI tidak. pada keterlibatan warga negara pada pesta demokrasi secara langsung, dan kekhawatiran berlebihan pada sistem pemilihan perwakilan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemilu langsung dan pengertian pemilu tidak langsung terlengkap. Pilkada secara langsung digagas bukan semata-mata sebagai mata rantai proses demokratisasi. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu “ritual politik”yang secara periodik dilaksanakan di Indonesia. Pada UU 32/2004 ini, Pilkada dilaksanakan oleh KPUD. , LL. Maraknya kecurangan yang dilakukan oleh calon pemimpin ini, membuat kita sebagai warga negara yag baik harus jeli dan teliti dalam menentukan. Penjabarannya sebagai berikut: Langsung: Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai keinginan sendiri tanpa perantara;Politik. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab.